Beranda › Blog › Regulasi & Kepatuhan

Banyak perusahaan menimbang membuka klinik sendiri saat jumlah karyawan sudah ratusan. Pertanyaan pertama GA dan HR biasanya sama: izinnya ke mana, dan apa saja yang harus disiapkan?

Jawabannya berubah sejak Permenkes No. 11 Tahun 2025 berlaku pada 3 Oktober 2025. Klinik perusahaan kini punya nama dan standar tersendiri, yaitu Klinik Kesehatan Kerja.

Yang dibahas:

• Kedudukan klinik perusahaan dalam aturan terbaru
• Perbedaan Tipe 1 dan Tipe 2 beserta tenaga minimalnya
• Dokumen yang diunggah saat mengurus izin lewat OSS
• Lima kewajiban yang berjalan setelah izin terbit

Klinik Perusahaan dalam Aturan Terbaru

Permenkes 11/2025 memasukkan klinik perusahaan ke golongan klinik swasta dengan nama Klinik Pratama Pendukung. Peraturan yang sama menyebutnya Klinik Kesehatan Kerja, yaitu klinik yang khusus melayani pekerja dan/atau keluarga pekerja.

Namun, klinik sendiri bukan satu-satunya jalan. Permenaker No. Per.03/Men/1982 memberi tiga cara menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja:

• Diselenggarakan sendiri oleh pengurus perusahaan
• Diselenggarakan lewat ikatan kerja sama dengan dokter atau fasilitas kesehatan lain
• Diselenggarakan bersama oleh pengurus beberapa perusahaan

Apa pun caranya, Pasal 5 peraturan itu mensyaratkan pelayanan dipimpin seorang dokter. Pembagian peran dokter itu dalam urusan MCU dibahas di peran dokter perusahaan dalam tindak lanjut MCU.

Tipe 1 dan Tipe 2: Ditentukan Jumlah Pekerja

Permenkes 11/2025 membagi Klinik Kesehatan Kerja menjadi dua tipe. Pembedanya jumlah pekerja dalam satu lingkungan tempat kerja dan tingkat risiko K3-nya.

Aspek	Tipe 1	Tipe 2
Jumlah pekerja	Di bawah 1.000	Di atas 1.000, dan/atau tempat kerja berisiko tinggi K3
Tenaga medis minimal	1 dokter	2 dokter, atau 1 dokter ditambah dokter berkompetensi kedokteran okupasi
Tenaga kesehatan minimal	1 perawat	1 perawat dan 1 tenaga pembimbing kesehatan kerja
Tenaga administrasi	1 orang	1 orang
Ambulans	Tidak disebut wajib	Wajib, bisa darat, air, atau udara

Untuk Tipe 2, dokter kedua juga boleh berkompetensi kedokteran kelautan atau penerbangan sesuai kebutuhan. Pilihan itu relevan bagi perusahaan pelayaran dan penerbangan.

Catatan: Tempat kerja dengan kurang dari 100 pekerja boleh menyelenggarakan klinik Tipe 1 bersama tempat kerja lain yang terdekat. Pilihan ini membantu kawasan industri berisi banyak pabrik kecil.

Platform seperti Aksesmedika membantu HR mengelola hasil pemeriksaan kesehatan karyawan tanpa spreadsheet manual. Pelajari lebih lanjut →

Syarat Izin Lewat OSS

Klinik Kesehatan Kerja milik swasta harus berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha lain yang diizinkan. Lokasinya wajib berada di dalam atau sekitar lingkungan tempat kerja, dengan bangunan permanen.

Saat mengajukan izin lewat OSS, dokumen yang diunggah antara lain:

1. Dokumen pembentukan klinik dari pengurus atau pengelola tempat kerja
2. Profil klinik, termasuk struktur organisasi, jenis layanan, denah berskala, dan foto semua ruangan
3. Dokumen self assessment pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan
4. Kebijakan dan SOP penyelenggaraan klinik
5. Surat penunjukan dokter penanggung jawab dari pemilik klinik
6. Surat pernyataan komitmen mengurus SIP, menjalani akreditasi, dan meningkatkan kompetensi tenaga
7. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Penilaian kesesuaiannya dilakukan tim pemerintah kabupaten atau kota. Tim itu paling sedikit berisi unsur DPMPTSP dan dinas kesehatan setempat.

Penting: Jangka waktu penerbitan perizinan berusaha klinik paling lama 25 hari. Karena itu, siapkan seluruh dokumen sebelum mengajukan, supaya proses tidak tertahan di tahap verifikasi.

Kepala klinik dan penanggung jawab pelayanan harus tenaga medis berkewarganegaraan Indonesia. Bila klinik melayani kefarmasian, penanggung jawabnya wajib seorang apoteker.

5 Kewajiban Setelah Izin Terbit

Daftar kewajiban klinik dalam Permenkes 11/2025 berisi sepuluh butir. Lima di antaranya paling sering menjadi pekerjaan rumah GA dan HR:

1. Mengurus SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di klinik
2. Menjalani akreditasi paling lambat dua tahun sejak sertifikat standar klinik terbit
3. Menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan SATUSEHAT
4. Menambah kompetensi kesehatan kerja dan kegawatdaruratan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatannya
5. Berkoordinasi dengan Puskesmas penanggung jawab wilayah sesuai ketentuan dinas kesehatan setempat

Kewajiban dari sisi ketenagakerjaan juga tetap berlaku. Per.03/Men/1982 mewajibkan pengurus melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja kepada Direktur, dan memberi kebebasan profesional kepada dokternya.

Layanan yang Wajib Diselenggarakan

Klinik perusahaan lebih luas dari ruang berobat. Permenkes 11/2025 membagi layanannya ke dalam empat kelompok:

Kelompok	Contoh layanan
Promotif	Pembudayaan K3, gizi kerja, peningkatan kesehatan fisik dan jiwa
Preventif	Penilaian risiko kesehatan tempat kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, penilaian kelaikan kerja, surveilans
Kuratif	Pertolongan pertama, tata laksana penyakit termasuk penyakit akibat kerja, kegawatdaruratan dan rujukan
Rehabilitatif	Pemulihan medis dan pemulihan kerja

Pemeriksaan kesehatan pekerja di kelompok preventif sejalan dengan kewajiban MCU dalam regulasi MCU karyawan di Indonesia. Sementara itu, waktu pelayanan klinik boleh menyesuaikan kebutuhan tempat kerja.

Tanya Jawab

Apakah perusahaan wajib punya klinik sendiri?

Per.03/Men/1982 mewajibkan pelayanan kesehatan kerja, bukan klinik milik sendiri. Pelayanan itu boleh diselenggarakan sendiri, lewat kerja sama dengan dokter atau fasilitas kesehatan lain, atau bersama beberapa perusahaan.

Apa beda klinik kesehatan kerja Tipe 1 dan Tipe 2?

Tipe 1 untuk tempat kerja dengan pekerja di bawah 1.000 orang dan cukup satu dokter. Tipe 2 untuk tempat kerja di atas 1.000 pekerja atau berisiko tinggi K3, dengan dua dokter dan wajib punya ambulans.

Berapa lama izin klinik perusahaan terbit?

Permenkes 11/2025 menetapkan jangka waktu penerbitan perizinan berusaha klinik paling lama 25 hari. Penilaian kesesuaiannya dilakukan tim dari DPMPTSP dan dinas kesehatan kabupaten atau kota.

Bolehkah klinik perusahaan melayani keluarga karyawan?

Boleh. Definisinya memang klinik yang melayani pekerja dan/atau keluarga pekerja. Pengecualian untuk keluarga dimungkinkan pada klinik Tipe 2 di tempat kerja berisiko tinggi K3.

Klinik perusahaan biasanya menjadi muara hasil MCU tahunan, dan beban itu besar bila semua pemeriksaan ditangani tim internal. Aksesmedika menyediakan layanan MCU onsite: tim medis datang ke lokasi, lalu rekap fit/unfit dan daftar tindak lanjut tampil di dashboard HR. Dokter klinik Anda tinggal fokus pada tindak lanjut karyawan berstatus unfit.

Sumber

• Permenkes No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
• Permenaker No. Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Artikel Terkait

• Heat Stress Pekerja: Membaca NAB ISBB Permenaker 5/2018

  Heat stress pekerja diukur dengan ISBB dan dibatasi NAB iklim kerja Permenaker No. 5 Tahun 2018. Cara membaca tabelnya, menentukan beban kerja, dan mengenali tandanya.

• Isi Kotak P3K di Tempat Kerja: 3 Tipe Menurut Permenaker 15/2008

  Panduan kotak P3K tempat kerja menurut Permenaker 15/2008: tipe kotak A, B, dan C, jumlahnya per pekerja, daftar isinya, petugas P3K, dan ruang P3K.

• MCU Operator Alat Berat dan Forklift: Syarat Kesehatan untuk SIO

  Syarat kesehatan operator alat berat dan forklift untuk SIO (Lisensi K3) menurut Permenaker 8/2020: surat keterangan sehat, usia minimal, pemeriksaan yang lazim, dan perpanjangan 5 tahun.

• MCU Tenaga Kesehatan Rumah Sakit: Pemeriksaan Wajib dan Imunisasinya

  MCU tenaga kesehatan rumah sakit menurut Permenkes 66/2016: empat jenis pemeriksaan, tes per unit kerja berisiko, dan imunisasi hepatitis B beserta cek anti-HBs.