Beranda › Blog › Regulasi & Kepatuhan

Tes HIV MCU kerja adalah tes darah untuk mengetahui infeksi HIV. Tes ini tidak boleh dijadikan syarat rekrutmen, kelanjutan kerja, atau MCU rutin bagi pelamar maupun karyawan. Kepmenakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 hanya membolehkan tes sukarela dengan persetujuan tertulis, konseling, dokter berkeahlian khusus, dan kerahasiaan setara rekam medis.

Pelamar menerima daftar pemeriksaan pra-kerja, dan salah satu barisnya berbunyi anti-HIV. Ia bingung apakah menolak berarti gagal seleksi. Padahal, HR sendiri sering hanya menyalin paket lama dari klinik tanpa memeriksa dasar hukumnya.

Yang dibahas:

• Bunyi larangan di Kepmenakertrans 68/2004
• Situasi kerja dan status tes HIV di masing-masing situasi
• Empat hak pelamar dan karyawan
• Langkah HR membersihkan paket MCU dan kebijakan perusahaan

Aturan Tes HIV di Tempat Kerja

Pasal 5 ayat (1) Kepmenakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 tegas memakai kata dilarang. Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV sebagai prasyarat rekrutmen, kelanjutan status pekerja, atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.

Pasal 1 mendefinisikan tes HIV sebagai tes darah untuk memastikan seseorang terinfeksi HIV atau tidak. Karena itu, mengganti nama baris di daftar paket tidak mengubah statusnya bila yang diperiksa tetap HIV.

Selain larangan, keputusan itu juga mewajibkan pengusaha bertindak. Pasal 2 meminta kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Kewajiban MCU secara umum tetap dibahas di regulasi MCU karyawan.

Catatan: keputusan ini tidak memuat pasal sanksi. Pasal 7 menyerahkan petunjuk teknisnya kepada keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Situasi Kerja dan Status Tes HIV

Tabel berikut memetakan situasi yang paling sering muncul di HR dan klinik. Kolom “Dasar” menunjuk pasal yang dipakai.

Situasi	Status tes HIV	Relevan untuk	Dasar
MCU pra-kerja atau seleksi	Dilarang sebagai prasyarat	Pelamar	Kepmenakertrans 68/2004 Pasal 5 ayat (1)
MCU berkala tahunan	Dilarang sebagai kewajiban rutin	Semua karyawan	Pasal 5 ayat (1)
Perpanjangan kontrak atau kelanjutan status	Dilarang sebagai prasyarat	Karyawan kontrak dan tetap	Pasal 5 ayat (1)
Program tes sukarela di tempat kerja	Boleh, dengan persetujuan tertulis dan konseling	Karyawan yang memilih ikut	Pasal 5 ayat (2) sampai (4)
Pemeriksaan kesehatan pelaut	Hanya dengan persetujuan setelah konseling	Pelaut dan calon pelaut	Lampiran Permenkes No. 1 Tahun 2018

Sebagai pembanding, daftar pemeriksaan lain yang lazim ada di MCU pra-kerja dirangkum di medical check up kerja apa saja. Persiapan dari sisi pelamar ada di syarat medical check up kerja.

Tim medis MCU onsite Aksesmedika datang ke lokasi kerja, dan rekap status laik serta tindak lanjutnya tampil di dashboard HR. Minta penawaran MCU onsite →

4 Hak Pelamar dan Karyawan

1. Tidak dites HIV sebagai syarat kerja. Larangan Pasal 5 ayat (1) mencakup rekrutmen, kelanjutan status, dan MCU rutin.
2. Memutuskan sendiri secara tertulis. Tes hanya dilakukan atas dasar sukarela dengan persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan, menurut Pasal 5 ayat (2).
3. Mendapat konseling dari tenaga yang tepat. Pengusaha wajib menyediakan konseling sebelum atau sesudah tes. Tesnya dilakukan dokter yang memiliki keahlian khusus, menurut Pasal 5 ayat (3) dan (4).
4. Kerahasiaan setara rekam medis. Pasal 6 mencakup informasi dari konseling, tes, pengobatan, dan perawatan.

Selain itu, pekerja dengan HIV berhak atas pelayanan kesehatan kerja yang sama dengan pekerja lain, menurut Pasal 3. Pasal 2 mewajibkan pengusaha melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif.

Sementara itu, persetujuan tertulis untuk tes sukarela sebaiknya terpisah dari formulir persetujuan MCU biasa. Kerangka formulirnya bisa dilihat di contoh form persetujuan MCU karyawan.

Langkah HR Menyesuaikan Paket MCU

1. Audit paket MCU yang berjalan. Cari baris anti-HIV, HIV rapid test, atau nama lain yang memeriksa HIV di paket pra-kerja dan berkala.
2. Keluarkan tes HIV dari paket wajib. Minta provider menerbitkan ulang daftar paket tanpa baris itu.
3. Tulis kebijakan perusahaan. Tuangkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ke Peraturan Perusahaan atau PKB, sesuai Pasal 2.
4. Sosialisasikan kebijakan. Pasal 2 meminta kebijakan dikomunikasikan lewat informasi, pendidikan, dan pelatihan.
5. Bila ada program sukarela, pisahkan alurnya. Siapkan persetujuan tertulis, konseling, dan dokter yang memiliki keahlian khusus, tanpa kaitan dengan seleksi atau evaluasi kerja.
6. Tutup akses hasilnya. Hasil tes sukarela tidak masuk rekap MCU, berkas personalia, atau surel antarbagian.

Batas akses hasil MCU secara umum dijelaskan di apakah hasil MCU bersifat rahasia. Tugas HR lain di sekitar MCU dirangkum di compliance MCU HR.

Penting: tanda tangan pelamar pada formulir tidak menghapus larangan Pasal 5 ayat (1). Pasal 5 ayat (2) menegaskan tes sukarela pun tidak boleh dipakai untuk rekrutmen atau status kerja.

Tanya Jawab

Apakah MCU kerja boleh memasukkan tes HIV?

Tidak sebagai syarat. Pasal 5 ayat (1) Kepmenakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 melarang pengusaha atau pengurus memakai tes HIV sebagai prasyarat rekrutmen, kelanjutan status kerja, atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.

Kapan tes HIV di tempat kerja diperbolehkan?

Hanya atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan, dan hasilnya tidak dipakai untuk rekrutmen atau status kerja. Pengusaha wajib menyediakan konseling, dan tesnya dilakukan dokter yang memiliki keahlian khusus.

Apakah HR boleh mengetahui hasil tes HIV karyawan?

Pasal 6 mewajibkan informasi dari konseling, tes HIV, pengobatan, dan perawatan dijaga kerahasiaannya seperti data rekam medis. HR tidak menjadikannya bagian dari rekap MCU atau berkas personalia.

Bagaimana kalau pelamar diminta tes HIV saat MCU?

Pelamar dapat menanyakan dasar permintaan itu kepada HR atau klinik, dan merujuk Pasal 5 ayat (1). Tes yang disodorkan sebagai syarat lolos seleksi tidak sejalan dengan aturan ini, meskipun formulirnya ditandatangani.

Apakah aturan ini juga berlaku untuk pelaut?

Pelaut punya aturan pemeriksaan sendiri. Lampiran Permenkes No. 1 Tahun 2018 menyatakan tes HIV pada pemeriksaan kesehatan pelaut tidak dilakukan, kecuali dengan persetujuan pelaut setelah konseling terlebih dahulu. Rincian pemeriksaan lainnya ada di medical check up pelaut.

---

Tes HIV MCU kerja sudah punya jawaban tertulis sejak 2004: tidak sebagai syarat rekrutmen, kelanjutan kerja, atau MCU rutin. Jalur yang tersisa hanya satu: sukarela, tertulis, disertai konseling, dan dirahasiakan.

Untuk HR dan HSE: periksa ulang paket pra-kerja dan berkala Anda, lalu tuliskan kebijakan HIV/AIDS di Peraturan Perusahaan atau PKB. Rekap MCU cukup memuat status laik dan tindak lanjut. Kalau MCU dikerjakan onsite, layanan MCU onsite Aksesmedika menyajikan rekap status laik dan tindak lanjut itu di dashboard HR.

Untuk klinik dan lab penyedia MCU: keluarkan anti-HIV dari paket wajib korporat, dan pisahkan alur tes sukarela beserta hasilnya dari laporan untuk pemberi kerja.

Sumber

• Kepmenakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
• Permenkes No. 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

Artikel Terkait

• Heat Stress Pekerja: Membaca NAB ISBB Permenaker 5/2018

  Heat stress pekerja diukur dengan ISBB dan dibatasi NAB iklim kerja Permenaker No. 5 Tahun 2018. Cara membaca tabelnya, menentukan beban kerja, dan mengenali tandanya.

• Isi Kotak P3K di Tempat Kerja: 3 Tipe Menurut Permenaker 15/2008

  Panduan kotak P3K tempat kerja menurut Permenaker 15/2008: tipe kotak A, B, dan C, jumlahnya per pekerja, daftar isinya, petugas P3K, dan ruang P3K.

• Klinik Perusahaan: Syarat Izin dan 5 Kewajibannya

  Syarat izin klinik perusahaan menurut Permenkes 11/2025: tipe klinik kesehatan kerja, tenaga minimal, dokumen OSS, dan 5 kewajiban setelah izin terbit.

• MCU Operator Alat Berat dan Forklift: Syarat Kesehatan untuk SIO

  Syarat kesehatan operator alat berat dan forklift untuk SIO (Lisensi K3) menurut Permenaker 8/2020: surat keterangan sehat, usia minimal, pemeriksaan yang lazim, dan perpanjangan 5 tahun.